Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Xi Tolak Taiwan Merdeka, Tawarkan Reunifikasi

image-gnews
Masyarakat Taiwan pada Sabtu, 24 November 2018 memberikan hak suara mereka dalam sebuah pemilu lokal. Sumber: Reuters/asiaone
Masyarakat Taiwan pada Sabtu, 24 November 2018 memberikan hak suara mereka dalam sebuah pemilu lokal. Sumber: Reuters/asiaone
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Xi Jinping mengatakan, Cina berhak menggunakan kekuataan bersenjata agar Taiwan berada di bawah kekuasaan Cina dan berupaya melakukan reunifikasi secara damai dengan pulau yang menjalankan pemerintahan sendiri.

Xi mengeluarkan pernyataan itu di Great Hall of the People di Beijing pada hari Rabu, 2 Januari 2018 untuk memperingati 40 tahun Pesan Rekan Seperjuangan di Taiwan yang digulirkan pertama kali tanggal 1 Januari 1979, yang berisikan pernyataan kebijakan tentang Taiwan.

Baca: Masyarakat Taiwan Laksanakan Pemilu Lokal, Cina Pantau Ketat

Taiwan merupakan isu paling sensitif bagi Cina dan merupakan wilayah sakral bagi Beijing.

Sejak Taiwan di bawah kepemimpinan presiden Tsai Ing-wen dari partai pendukung kemerdekaan Taiwan, partai Progresif Demokrasi, Xi semakin kuat memberikan tekanan.

Menurut Xi, reunifikasi Taiwan-Cina berdasarkan prinsip Taiwan sebagai bagian dari Cina dalam artian satu negara dengan dua sistem. Dalam hal ini yang terbaik bagi Taiwan adalah model pemerintahan otonomi seperti Hong Kong.

Baca: Taiwan Bakal Gelar Parade Kemerdekaan untuk Lawan Cina

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan prinsip ini, perjuangan lama Taiwan menjadi negara merdeka penuh menjadi bencana besar.

"Rakyat Cina tidak menyerang rakyat Cina lainnya. Kami bersedia memberikan ketulusan terbesar kami dan melakukan pekerjaan keras terbesar untuk berjuang bagi prospek perdamaian reunifikasi," kata Xi.

"Kami tidak menjanjikan penggunaan kekuatan tapi menjamin opsi untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk meraih tujuan ini dan mencegah kemerdekaan Taiwan," kata Xi menegaskan.

Baca: Cina Akan Bangun Terowongan Kereta Bawah Laut ke Taiwan

Xi menambahkan, setelah terjadi reunifikasi damai, Taiwan akan hidup damai dan warga Taiwan akan gembira dan hidup sejahtera. Dia juga menjanjikan kesejahteraan Taiwan semakin baik dan pembangunan akan semakin besar.

Di masa Taiwan dipimpin presiden Chiang Ching-kuo, tawaran Cina dijawab pada April 1979 dengan mengeluarkan kebijakan 3 Tidak, yakni tidak ada hubungan, tidak ada kompromis dan tidak ada negosiasi dengan Cina.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Proyek Besar Cina di Era Presiden Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Presiden China Xi Jinping berjabat tangan saat menghadiri Operasionalisasi Komersial Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Great Hall of the People, Beijing, China, Selasa 17 Oktober 2023. Dalam acara tersebut Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping juga menyaksikan sejumlah nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh para menteri kedua negara di berbagai bidang. ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia
5 Proyek Besar Cina di Era Presiden Jokowi

Hubungan ekonomi Cina-Indonesia disebut mencapai masa keemasan di era Presiden Jokowi.


AS Batasi Izin Ekspor Teknologi untuk Cina, Qualcomm dan Intel Tak Bisa Pasok Chip ke Huawei

21 jam lalu

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Businessturkeytoday.com/
AS Batasi Izin Ekspor Teknologi untuk Cina, Qualcomm dan Intel Tak Bisa Pasok Chip ke Huawei

AS membatasi izin ekspor teknologi untuk Cina. Qualcomm dan Intel tak lagi bisa memasok produknya ke perusahaan seperti Huawei.


Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

1 hari lalu

Menteri Keuangan M. Chatib Basri, resmikan penerbitan uang NKRI di Gedung BI, Jakarta, 18 Agustus 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina


Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

1 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.


Huawei Vs Amerika: Pura 70 Pro Gunakan Komponen Lokal Cina Lebih Banyak

1 hari lalu

Ponsel Huawei Pura 70 Pro. Huawei
Huawei Vs Amerika: Pura 70 Pro Gunakan Komponen Lokal Cina Lebih Banyak

Smartphone Huawei seri Pura 70 dinilai hampir menjadi simbol kemandirian Cina menghadapi tekanan sanksi dari Amerika. Chip masih titik terlemah.


Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

1 hari lalu

Mantan pilot Korps Marinir A.S. Daniel Duggan, yang menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat karena diduga melanggar undang-undang pengendalian senjata A.S. setelah ia melatih pilot Tiongkok, berpose untuk difoto dalam gambar selebaran tak bertanggal ini.  Warwick Ponder/Handout melalui REUTERS
Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

Mantan pilot Marinir AS yang menentang ekstradisi dari Australia, tanpa sadar bekerja dengan seorang peretas Tiongkok, kata pengacaranya.


Pasukan Penjaga Pantai Filipina Pastikan Jaga Laut Cina Selatan

2 hari lalu

Jurnalis di atas kapal Penjaga Pantai Filipina mengambil foto kapal Penjaga Pantai Cina, selama misi pasokan pasukan yang ditempatkan di kapal Filipina yang kandas, di Laut Cina Selatan, 8 September 2023. REUTERS/Jay Ereno
Pasukan Penjaga Pantai Filipina Pastikan Jaga Laut Cina Selatan

Penjaga Pantai Filipina berkomitmen menjaga wilayah Laut Cina Selatan yang dipersengketakan agar Beijing tidak bisa reklamasi.


Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

2 hari lalu

Ditjen Minerba ESDM dan Bareskrim Polri menyampaikan perkembangan proses penegakan hukum penambangan ilegal bijih emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di  Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

Seorang warga Cina berinisial YH diduga menambang bijih emas secara ilegal dan memproduksi emas batangan di bawah tanah di Kabupaten Ketapang


Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

3 hari lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menghancurkan selembar kertas dengan judul Piagam PBB dengan mesin saat ia berpidato di depan para delegasi di Majelis Umum PBB sebelum memberikan suara pada rancangan resolusi yang akan mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota. anggota penuh PBB, di New York City, AS 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 11 Mei 2024 diawali oleh tanggapan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun soal perdagangan antara Indonesia-Israel


Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

4 hari lalu

Sebuah layar memperlihatkan hasil pemungutan suara selama pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai rancangan resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Dubes Cina untuk PBB Fu Cong mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses keanggotaan penuh Palestina di PBB yang didukung Majelis Umum